PASIRPENGARAIAN (TABLOIDRAKYAT) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu (Rohul) sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Sebagai rumah sakit yang telah meraih akreditasi tingkat Paripurna Bintang 5 (lima) dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tahun 2023, akan berbenah untuk meningkatkan kualitas standar mutu pelayanan kesehatan dan pengembangan sarana ruang pelayanan kedepannya.

Dibuktikan, Rabu (22/5), RSUD Rohul menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dipusatkan di Aula RSUD, dalam rangka menerima dan mengumpulkan masukan, saran, kritikan dari berbagai peserta baik dari perwakilan instansi pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat yang hadir dalam meningkatkan mutu standar pelayanan di RSUD Rohul

Tampak hadir Plt Kadiskes Rohul drg Septien Asmarwiati, Direktur RSUD Rohul dr Zuldi Afki SpP, Plt Kadis PMPTSP Rohul Munandar SE MM, Kabag Organisasi Setda Rohul Sinta Sapta Kumala SSTP, Perwakilan Inspektorat Rohul Dian Anggraini Sfar MKes, Kepala TU RSUD Rohul Untuk Nasution SKM, para Kabid, Kasi di Lingkungan RSUD Rohul.

Dalam sesi diskusi tanya jawab pada acara FKP tersebut, berbagai perwakilan instansi pemerintah, dokter, Ormas, tokoh masyarakat yang hadir memberikan masukan seperti peningkatan pelayanan pasien di Poli, Apotik, penambahan alat kesehatan (Alkes), penambahan sarana prasarana penunjang dan lainnya.

Usai pelaksanaan FKP, Direktur RSUD Rohul dr Zuldi Afki SpP kepada Riau Pos, Rabu (22/5) menjelaskan, FKP yang dilaksanakan ini, dalam rangka peningkatan standar pelayanan RSUD Rohul. Dengan tujuan untuk menerima masukan, saran dari berbagai pihak. Sehingga kedepan meningkatnya pelayanan publik di rumah sakit kebanggaan masyarakat di Negeri Seribu Suluk.

Zuldi mengatakan, ada beberapa regulasi pelayanan rumah sakit yang harus dijalankan sesuai regulasi dan standar yang telah ditetapkan. Melalui FKP ini, dirinya ingin menyelaraskan standar pelayanan publik bidang kesehatan di RSUD Rohul sesuai aturan KemenPAN-RB dan keinginan masyarakat.

Dari regulasi yang ada, katanya sesuai UU Nomor 25 tahun 2016, dengan kemajuan teknologi, RSUD sebagai pelayanan publik dituntut untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), salah satu penilaiannya adalah pelayanan Publik.

Karena RSUD Rohul mulai tahun ini, termasuk salah satu instansi yang langsung melayani publik dibidang kesehatan. Paska diterimanya akredetasi paripurna bintang 5 dari KASN. ‘’Kita berharap penilaian ini tidak hanya dari Tim Surveyor KASN saja, berharap memang masyarakat yang menilai pelayanan kita memang baik atau berubah. Melalui FKP, kita menerima masukan dari masyarakat Rohul. Bagaimana existing pelayanan saat ini dan menjembatan masukan tadi, akan dilaksanakan seutuhnya sebagai perbaikan mutu pelayanan RSUD kedepan. Karena keberadaan rumah sakit tidak hanya milik pegawai, tapi masyarakat Rohul,’’ sebutnya.

Mantan Ketua IDI Rohul itu berjanji akan menshare standar pelayanan RSUD Rohul melalui website dan saluran resmi, untuk diketahui publik. Untuk menuju itu, tentunya masyarakat bisa mengadu, kalau ada pelayanan yang tak sesuai standar yang ada. ‘’Kita akan sediakan layanan pengaduan, sehingga ujungnya perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat yang berobat akan bahagia, nyaman dan senang di RSUD Rohul kedepannya,’’ sebutnya

Ditambahnya, masukan dan saran yang diterima dari FKP, akan dilaksanakan oleh manajemen RSUD Rohul untuk 6 bulan kedepan.(epp)

Sumber: Riaupos.com