PEKANBARU (TABLOIDRAKYAT) - Kebijakan pemerintah yang akan memotong gaji pekerja swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 3 % untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) memicu respon dari berbagai kalangan. Salah satu suara datang dari Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Riau.

Koordinator Wilayah KSBSI Provinsi Riau, Juandy Hutauruk, menyatakan keraguannya terhadap efektivitas program Tapera.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 tentang Tapera, yang merupakan perubahan dari PP 25/2020, program ini dirancang untuk menyelesaikan masalah kepemilikan rumah bagi buruh dan pekerja.

"Namun, banyak yang merasa belum mendapatkan informasi yang memadai mengenai peraturan baru ini. Kami salah satunya," kata Juandy, Jumat (31/5/2024).

Juandy menilai, perubahan peraturan ini adalah langkah konkret pemerintah untuk membantu pekerja memiliki rumah.

Namun, ia juga mencatat bahwa program bantuan uang muka perumahan dari BP Jamsostek tidak berjalan sesuai harapan karena tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kaum buruh.

Untuk itu, KSBSI Riau mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga yang kredibel dan akuntabel dalam mengelola dana Tapera, guna menghindari potensi penyimpangan.

"Kami berharap Tapera dapat benar-benar meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya, meskipun kami meminta agar besaran potongan gaji untuk Tapera dapat ditinjau ulang," katanya.

"Harapan kami bahwa Tapera juga merupakan salah satu solusi kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya. Meskipun, persoalan besaran iuran yang dipotong perlu ditinjau ulang," imbuhnya.

Sumber: Cakaplah.com