tabloidrakyat.com PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menarik kembali usulan evaluasi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Usulan evaluasi yang ditarik kembali oleh Pemko Pekanbaru, merupakan usulan evaluasi terhadap pejabat yang sudah menjabat satu tahun kerja pada periode Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru sebelumnya.

Diketahui, usulan evaluasi terhadap pejabat yang sudah menjabat satu tahun itu diajukan ke Kemendagri pada awal tahun 2024 lalu. Ada 20 kepala OPD yang diajukan Pemko Pekanbaru untuk dilakukan evaluasi terhadap kinerja mereka selama satu tahun menjabat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru Irwan Suryadi mengatakan, saat ini pihaknya menunggu perintah Pj Walikota Pekanbaru saja terkait evaluasi pejabat.

"Yang usulan kemarin (sebelumnya) itu kita tarik lagi. Kita tunggu arahan dari pak Pj Walikota yang baru teknisnya seperti apa," ujar Irwan, Rabu (19/6/2024).

Ia mengaku, hanya menunggu arahan pimpinan terkait evaluasi tersebut. "Kami BKPSDM pada posisi ini hanya menunggu arahan dari pimpinan," ulasnya.

Ia memastikan, saat ini Pemko Pekanbaru tidak ada mengusulkan terkait mutasi dan evaluasi pejabat kepada Kemendagri. "Terkait mutasi dan evaluasi sementara belum ada usulan," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, ada 20 kepala OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru yang masuk dalam daftar evaluasi di awal tahun 2024. Pejabat yang dievaluasi adalah mereka yang menjabat sudah lebih dari satu tahun.

Puluhan pejabat Pemko Pekanbaru yang dievaluasi itu adalah Kepala Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), Staf Ahli Ekonomi, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DPM-PTSP, Dinas Pertanian dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM.

Kemudian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Satpol PP, Inspektur, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik.

Namun, usulan evaluasi itu kini sudah ditarik kembali oleh Pemko Pekanbaru.

sumber : cakaplah