PEKANBARU (Tabloidrakyat) - Tahapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri tahun ajaran 2024/2025 di Riau dimulai, Jumat (21/6) hari ini. Dinas Pendidikan (Disdik) Riau membuka tahapan prapendaftaran.

Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Roni Rakhmat mengatakan, pada tahapan prapendaftaran ini, peserta didik sudah bisa mulai mengunggah dokumen-dokumen persyaratan PPDB melalui aplikasi yang sudah disiapkan oleh panitia dan dapat mengakses laman ppdb.riau.go.id.

“Tahapan PPDB SMA/SMK Negeri sudah dimulai. Para calon siswa sudah mulai bisa meng-upload (unggah) dokumen,” katanya, Kamis (20/6).

Dijelaskan Roni Rakhmat, dokumen yang perlu disiapkan di antaranya ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP tamatan tiga tahun terakhir.

“Kemudian, surat keterangan rata-rata nilai rapor semester I hingga V SMP/sederajat, kartu keluarga (KK), dan surat keterangan keabsahan dokumen. Syarat lainnya usia maksimal 21 tahun pada 1 Juli 2024,” sebutnya.

Setelah mengunggah dokumen, selanjutnya 24-29 Juni, peserta didik yang sudah mendaftar bisa memilih sekolah yang diinginkan.

Khusus bagi peserta didik yang mendaftar di SMK, selain memilih sekolah juga harus memilih jurusan yang diinginkan.

“Khusus untuk yang mendaftar di SMK, peserta didik bisa memilih jurusan berbeda di sekolah yang sama apabila mengambil jalur di luar rangking,” katanya.

Setelah memilih sekolah, pada 30 Juni 2024 tahapan PPDB masuk ke proses rekonsiliasi data. “Sesuai jadwal pada 1 Juli 2024, kami akan mengumumkan penetapan hasil seleksi PPDB Riau tahun 2024 untuk tingkat SMA dan SMK Negeri di Riau,” ujarnya.

Untuk jalur masuk PPDB pada tahun ini dipastikan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pertama, jalur zonasi atau jarak dari sekolah ke rumah. Kedua, jalur afirmasi atau siswa miskin. Ketiga, jalur perpindahan orang tua. Keempat, jalur prestasi.

“Regulasi induknya tetap mengacu pada Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021. Tinggal nanti dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi kekinian,” katanya.

Sementara itu, daya tampung SMA/SMK Negeri di Riau untuk tahun ajaran 2024-2025 dipastikan tidak akan mampu menampung seluruh siswa tamatan SMP sederajat. Pasalnya persentase daya tampung SMA/SMK Negeri hanya 76,53 persen dengan rincian SMA Negeri sebanyak 60.515 siswa dan SMK Negeri sebanyak 32.450 siswa.
‘’Total daya tampung ada 92.965 siswa. Sementara perkiraan tamatan SMP sederajat mencapai 121.475 siswa. Tentu kondisi ini tidak akan mampu menampung keseluruhan kelulusan SMP sederajat,” kata Roni. ‘’Daya tampung tersebut dengan kemampuan rombongan belajar sebanyak 2.582 kelas, dengan rincian SMA 1.681 ruang kelas dan SMK 901 ruang kelas,’’ tambahnya.

Untuk menyikapi kekurangan daya tampung tersebut, tahun ini Pemprov Riau melalui Disdik Riau kembali menyiapkan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi SMA/SMK swasta di Riau. Dana BOSDA Afirmasi tersebut diberikan kepada para siswa tidak mampu agar tetap bisa bersekolah meskipun tidak di sekolah negeri.

“Jadi peserta didik yang tidak tertampung di sekolah negeri, tetap bisa sekolah di swasta. Karena sekolah swasta juga dapat bantuan dana BOSDA dari Pemprov Riau,” sebutnya.

Untuk menjalankan program tersebut, saat ini pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan beberapa sekolah swasta yang ada di Riau. Namun tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak sekolah di SMA/SMK swasta dan mendapatkan bantuan dana BOSDA tersebut.  “Kami sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah swasta, tentunya ada syarat untuk bisa mendapatkan program tersebut,” ujarnya.

Dipaparkan Roni, adapun persyaratannya adalah siswa tidak mampu atau pun yang tidak tertampung pada saat pelaksanaan PPDB SMA/SMK Negeri harus terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan memiliki SKTM.

“Minimal salah satu dari tiga syarat ini dimiliki oleh siswa yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK swasta yang dibiayai pemerintah. Sehingga nantinya, tidak ada lagi yang namanya siswa putus sekolah karena tidak ada biaya untuk melanjutkan di sekolah swasta,” sebutnya.

Untuk menjalankan program tersebut, Pemprov Riau melalui Disdik sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,9 miliar yang ditujukan untuk 2.500 calon siswa yang akan menempuh jalur tersebut. “Program ini yang disebut dengan BOSDA Afirmasi,” ujarnya.

Dengan demikian, pihaknya berharap, para calon siswa SMA/SMK yang tidak lolos PPDB tidak sampai patah semangat. Karena untuk mengatasi kendala biaya, Pemprov Riau sudah mengantisipasinya. “Program ini bertujuan supaya tidak ada generasi penerus bangsa ini khususnya di Riau yang merasakan sekolah,” harapnya.(das)

Sumber: Riaupos.com