ROHUL (Tablooidrakyat) - PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) memaksimalkan waktu 6 bulan ke depan melakukan upaya percepatan penurunan kemiskinan ekstrem untuk mencapai nol persen pada akhir tahun 2024 sesuai target nasional.

Berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) tahun 2023, diketahui untuk tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rohul 1,39 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 10.650 jiwa yang tersebar di 16 kecamatan.

‘’Hasil rakor kita juga serah terima data kemiskinan ekstrem kepada OPD terkait dan camat. Pemkab Rohul komitmen untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem nol persen akhir tahun 2024. Waktu 6 bulan ke depan akan melaksanakan intervensi khusus di wilayah kantong kemiskinan ekstrem dengan data sasaran menggunakan data P3KE,’’ ungkap Kepala Bappeda Rohul Drs H Yusmar MSi, Senin (24/6).

Yusmar mengatakan, upaya yang dilakukan pemerintah daerah dengan memaksimalkan dana insentif untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Di mana data P3KE digunakan pemerintah daerah untuk menargetkan penerima program kemiskinan ekstrem agar lebih tepat sasaran dalam intervensinya.

‘’Pemkab Rohul akan mengintensifkan sinergi dan kolaborasi antara perguruan tinggi, dunia usaha (perusahaan, red) serta industri di sektor potensial. Dengan meningkatkan kualitas implementasi program dan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan dan intervensi khusus di wilayah kantong kemiskinan,’’ katanya.

Untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Rohul, pemerintah kecamatan melakukan pengawasan terhadap desa dalam pelaksanaan program penghapusan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan di wilayah kerjanya.

Dari hasil rakor, lanjutnya, salah satu faktor yang menyebabkan naiknya kemiskinan ekstrem kemungkinan karena pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diatur melalui Peraturan menteri Keuangan.

Diharapkan, antara data desa dengan data yang ada di OPD harus sinkron. Dimana data P3KE ini, masih memiliki banyak kelemahannya. Namun pemerintah daerah tetap bekerja sesuai dengan regulasi yang ada.

‘’Setiap permasalahan dan kendala untuk dicatat dan menjadi masukan pada pertemuan berikutnya. Kelemahan lainnya ada human error, namun diusahakan untuk memperoleh data yang sebenarnya,’’ tuturnya.(adv)

Sumber: Riaupos.com