tabloidrakyat.com PEKANBARU - Kisruh internal yang mengguncang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Riau belum usai.

Sejumlah pengurus partai meminta Ketua DPW PPP Riau, Syamsurizal, untuk mundur dari jabatannya. Ketidakpuasan ini memuncak hingga digelarnya rapat pleno, di mana sebagian besar pengurus sepakat untuk tidak lagi mengakui kepemimpinan Syamsurizal.

Langkah tegas ini diambil karena para pengurus merasa kepemimpinan Syamsurizal telah gagal membawa PPP meraih hasil maksimal dalam pemilu legislatif 2024 seeta beberapa alasan lain semacam kepemimpinan yang otoriter dan hal lainnya.

Mereka bahkan melaporkan situasi ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP, berharap ada intervensi yang segera dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini secara konstitusional.

Di sisi lain, Syamsurizal menuding balik para pengurus yang mendesaknya mundur. Ia meminta agar para pengurus tidak membuat kegaduhan dan tetap menjaga soliditas partai. Syamsurizal menegaskan bahwa segala bentuk aspirasi dan kritik seharusnya disampaikan melalui mekanisme yang formal dan tidak merusak citra partai di mata publik.

Terkait hal ini, Pengamat Politik dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr Panca Setya Prihatin mengatakan, realitas politik hari ini pasca pemilu legislatif 2024 menunjukkan perolehan suara PPP di banyak tempat di Riau memang mengalami penurunan. Bahkan secara nasional tidak cukup memenuhi parlementary threshold yang ditentukan sehingga PPP tidak punya wakilnya di Senayan, termasuk gagalnya Syamsurizal menuju ke senayan itu sendiri.

"Dari data ini tentu menjadi hal yang wajar ketika ada kerisauan dan ketidakpuasan di internal partai untuk mengevaluasi kepengurusan DPW PPP Riau dibawah kepemimpinan Syamsurizal," kata Panca kepada CAKAPLAH.com, Kamis (4/7/2024).

Ia menambahkan, bahwa aspirasi yang berkembang seharusnya segera direspon oleh pengurus DPP untuk segera diambil langkah-langkah penyelesaian secara konstitusional.

"Demonstrasi yang dilakukan kader merupakan gejala yang harus difahami sebagai bentuk kecintaan kader pada partai nya, akan tetapi menurut pendapat saya aspirasi yang disampaikan itu juga harus objektif. Misalnya soal data capaian perolehan suara, data tentang kinerja konsolidasi partai sampai ke tingkat bawah dan hal lain yang bisa dipertanggung jawabkan secara keorganisasian partai dan jangan lupa semua itu harus melalui aspirasi formal DPC PPP se Riau atau sesuai ketentuan partai misalnya setengah lebih satu dan seterusnya," katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, kinerja partai yang baik seharusnya memang harus adanya sinergitas yang kuat terkait kepemimpinan yang berwibawa, kerja-kerja partai yang menyentuh kepentingan rakyat dan terakhir tentu tuntutan akan lahirnya seorang calon pemimpin yang diproduksi dari rahim partai dengan menggunakan seleksi kepemimpinan yang mampu memberi harapan akan adanya perbaikan kehidupan masyarakat.

"Maka menurut saya langkah satu-satunya untuk menyelesaikan kisruh ini adalah mediasi yang harus dilakukan DPP PPP. Dan ini kan di parpol mash sentralistik, semua kehendak pusat. Hal ini juga untuk menyelamatkan partai, apalagi menjelang Pilkada 2024, dan persiapan Pemilu 2029," tukasnya.

sumber : cakaplah