JAKARTA (Tabloidrakyat) - Garis polisi tampak terpasang pada ribuan rol barang tekstil di sebuah gudang di kawasan Cempaka Putih Raya kemarin (3/8). Barang bukti tersebut merupakan hasil ungkap Kementerian Perdagangan (Kemendag) kasus penyelundupan tekstil impor ilegal dari Tiongkok pada Kamis (1/8) lalu.

Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Tertentu bentukan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebutkan, barang tekstil impor selundupan itu merupakan milik pengusaha Amit Harjani. Diduga, barang tekstil ilegal kiriman dari Tiongkok ke Indonesia tersebut mencapai 100 ton per bulan yang dikemas dalam beberapa kontainer. Meski demikian, penyelidikan masih berlangsung.

Satgas Pengawasan Barang Tertentu dikerahkan untuk mengawasi peredaran impor tujuh komoditas yang sudah disepakati dalam rapat terbatas (ratas). Meliputi tekstil dan produk tekstil (TPT), produk tekstil lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan produk kosmetik atau kecantikan.

Ketua Umum Insan Kalangan Ahli Tekstil Seluruh Indonesia (IKATSI) M Shobirin Hamid menilai pembentukan satgas tidak lantas menyelesaikan masalah membeludaknya barang impor ilegal di dalam negeri. Hanya, dia tetap mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberantas impor ilegal.

”Kita sudah tahu bahwa impor ilegal tidak mungkin sama orang-orang yang ada di Pasar Tanah Abang atau di beberapa di ritel gitu. Pasti itu sebetulnya ada importir besar yang bermain. Tapi, kenapa nggak ditindaknya seperti itu? Artinya, penindakannya tidak tepat ke jantung permasalahan,” ungkap Shobirin.

Menurut peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, penyeludupan barang tekstil di Indonesia sebenarnya isu lama. Malah biasanya barang legal dan ilegal bisa jadi tercampur dalam kuantitas pengiriman yang banyak.

”Sehingga cukup sulit untuk pemeriksaan di custom (bea cukai) di pelabuhan. Kadang-kadang tidak semuanya bisa teridentifikasi dengan jelas. Seharusnya ada inspeksi untuk pertimbangan teknis secara cermat untuk itu,” tuturnya kepada JPG tadi malam.

Menurut Tauhid, kondisi demikian tentu menghantam produsen-produsen tekstil pasar dalam negeri. Dalam 2–3 tahun terakhir, pertumbuhan industri tekstil terbilang rendah. Bahkan negatif dalam setahun terakhir.

Itu tecermin dari laporan indeks kepercayaan industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mencatatkan perlambatan 0,10 poin menjadi 52,40 per Juli 2024. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya 52,50. Industri tekstil mengalami kontraksi bersama subsektor kertas dan barang dari kertas serta industri mesin.

Tauhid menyebutkan bahwa pengungkapan yang dilakukan satgas Kemendag nilainya masih kecil. Mengingat, praktiknya tentu tidak hanya di satu tempat. Seharusnya pengungkapan dilakukan di semua pelabuhan besar atau kecil di Indonesia. Selain itu, penting memperkuat satgas dengan pihak independen.

”Jadi, jangan pelabuhan utama saja. Karena mungkin saja jalur yang dilalui bukan jalur-jalur yang formal. Justru jalur-jalur tikus yang tidak kelihatan. Sebenarnya mudah, tinggal dilacak saja dari hulu ke hilirnya. Misalnya, dari hilir di Pasar Tanah Abang ditelusuri rantai pasoknya dari mana,” bebernya.

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan bahwa Airlangga Hartarto sebagai menteri koordinator bidang perekonomian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas masuknya produk impor ilegal ini ke tanah air. Dia juga membeberkan bahwa kondisi industri tekstil sekarang kritis. Ribuan PHK karyawan dan penutupan pabrik masih terus berlanjut. ”Diskusi-diskusi kami dengan pemerintah terkait produk impor murah ini sudah bertahun-tahun,” ujarnya.

Farhan menyatakan, kuncinya adalah transparansi data. Semua kementerian dan lembaga harus berani mengungkap siapa saja yang bermain di impor ilegal. Mulai permohonan rekomendasi persetujuan impor dari Kementerian Perindustrian, persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan, hingga jumlah yang masuk dari Bea Cukai Kementerian Keuangan.

”Semua yang ada di dalam satgas pasti punya datanya. Lalu, impor borongan juga perlu distop karena banyaknya produk ilegal yang masuk lewat jalur tersebut,” bebernya.(han/c9/fal/jpg)

Sumber: Riaupos.com