PEKANBARU (Tabloidrakyat) - Peraturan Daerah (Perda) Kawasan tanpa Rokok (KTR) yang baru disahkan awal bulan ini baru akan efektif dalam 6 bulan ke depan. Menjelang itu berlaku, bersama sanksi yang menyertainya, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diminta untuk melakukan sosialisasi secara intensif.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru dari Fraksi PAN Doni Saputra mengingatkan bahwa kewajiban pemko bukan hanya sosialisasi. Politisi yang mengetuai Pansus Ranperda KTR ini menekankan, ada hal lain yang harus dipenuhi pemerintah sebelum perda ini aktif dan mengikat.

”Selain sosialisasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah terkait KTR ini. Salah satunya ruangan khusus merokok. Ketika sebuah gedung atau area layanan publik dilarang merokok, harus disiapkan juga tempat khusus untuk merokok. Ini harus diperhatikan di seluruh ruang layanan publik,’’ kata Doni, Rabu (25/9).

Doni mencontohkan, bahkan negara yang sangat disiplin menerapkan KTR seperti Malaysia dan Singapura, menyediakan ruangan khusus untuk merokok itu.

”Tidak usah jauh-jauh, di Bandara (SSK II, red) kan kita tak bisa sembarang itu merokok, tapi ada ruangan khususnya. Semua yang mau merokok kumpul di sana,’’ kata Doni.

Doni tidak ingin, ketika Perda KTR efektif dan sanksi berlaku, masih ada warga yang mengadu atau protes bahwa mereka tidak mengetahui aturan baru ini.

Doni Saputra berharap Perda KTR ini benar-benar diterapkan. Tidak hanya soal aturan merokoknya, tapi juga sampai soal reklame produk rokokya.(end)

Sumber: Riaupos.com