SIAK (Tabloidrakyat) - Calon bupati Siak nomor urut satu, Irving Kahar Arifin menyampaikan bakal membangun miniatur Istana Siak, Balai Kerapatan Tinggi dan Tangsi Belanda di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sri Mayang Kelurahan Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis.

Ini diharapkan bakal menjadi destinasi wisata baru bagi warga Kecamatan Kandis, nantinya juga dibangun tempat atau gerai UMKM supaya perekonomian masyarakat terus tumbuh.

Pernyataan ini diucapkan Irving saat melakukan kampanye dialogis di kediaman Eni Hasibuan Kelurahan Telaga Sam-sam, Kecamatan Kandis, Jumat (18/10/2024).

Kampanye itu dihadiri ratusan emak-emak yang antusias ingin melihat orasi cabup Siak nomor urut satu itu. Irving didampingi istrinya Sri Maiyana, ketua Tim Pemenangan Paslon ISO, Irvan Gunawan dan Anggota DPRD Siak Dapil 4, Jon Paber Pangaribuan.

Mulanya Irving memperkenalkan 17 program unggulan yang sudah disusun seapik mungkin dan akan direalisasikan jika dia terpilih menjadi Bupati Siak.

Salah satu programnya yaitu akan membangun RTH di tiap kecamatan, tujuannya untuk menambah destinasi, mendukung konsep lingkungan, nilai estetik sampai pada peningkatan UMKM.

"Nah sekarang ini kan sudah kita bangun RTH Sri Mayang di dekat Kantor Camat Kandis 2017 lalu. Cuma kita melihat ini ada potensi besar kalau kita bangun miniatur Istana, Balai Kerapatan Tinggi dan Tangsi Belanda di sana," kata Irving.

Dia melihat, jika RTH tersebut dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan bangunan tambahan tentu bakal menjadi pusat keramaian di Kecamatan Kandis, termasuk pertumbuhan perekonomian bagi pelaku usaha UMKM setempat.

"Kalau itu selesai luar biasa bagusnya, ya ini kita adopsi seperti di Amsterdam, Belanda. Ini bisa jadi tempat wisata juga bagi warga dan ada nilai tambah secara ekonominya dengan tumbuhnya UMKM di sekitar kawasan itu," kata Cabup Siak Irving yang didukung oleh PKB dan PDIP itu.

Selain itu, jika dipercaya dan terpilih menjadi bupati Siak 2025-2030 mendatang, ia juga menjanjikan penyelesaian persoalan sengketa lahan yang sampai saat ini masih membelenggu masyarakat, kebanyakan sudah bersertifikat namun tak berlaku untuk diagunkan di bank.

"Permasalahan ini perlu intervensi pemerintah daerah, caranya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan pusat. Salah satu solusi yang kami tawarkan caranya kita ubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maka lahan milik masyarakat bisa dimiliki sepenuhnya tanpa sengketa," sebutnya.

"Kalau dulu mungkin RTRW di sini belum tepat untuk kawasan padat penduduk seperti sekarang, namun bisa kita lihat ini sudah padat penduduk dan kalau RTRW kita ubah bisa masuk menjadi kawasan yang permukiman, dan kita usul untuk lahan sengketa ini dilepas untuk masyarakat," imbuhnya.

Sumber: Cakaplah.com