PEKANBARU (Tabloidrakyat) - Belasan pedagang dari kawasan wisata kuliner Cut Nyak Dien, mendatangi DPRD Kota Pekanbaru beberapa waktu lalu. Mereka disambut baik oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Ketua Fraksi PDIP Victor Parulian menjelaskan, para pedagang datang untuk melakukan audiensi dan menyampaikan beberapa keluhan.

"Mereka datang untuk sharing, ada beberapa poin yang disampaikan, terutama terkait masalah zonasi. Ada zona BRK, BP, dan zona wisata kuliner. Wisata kuliner ini memiliki 257 anggota, tapi Pemko memecah mereka ke berbagai zona, jadi mereka meminta kepada kita agar zona itu dikembalikan lagi, mereka merasa ditinggalkan dan ga di pake lagi, itulah makanya mereka datang kekita," ungkap Victor, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, para pedagang telah berkontribusi sejak awal terbentuknya kawasan wisata kuliner, yang awalnya hanya tujuh pedagang.

"Pedagang UMKM ini awalnya dari 7 anggota, mereka yang merintis, namun sekarang merasa terbuang. Mereka berharap Pemko tetap melibatkan mereka dan mereka siap mengikuti aturan yang ada," tambahnya.

Victor juga menyinggung permasalahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tidak jelas. Padahal, dengan jumlah pedagang yang banyak, seharusnya ada kontribusi yang signifikan bagi PAD.

"Jangan sampai hanya oknum tertentu yang menikmati hasilnya, sementara para pedagang merasa tidak mendapatkan hak mereka," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang juga mengutarakan kekhawatiran tentang adanya ancaman dari oknum tertentu yang menyatakan mereka akan dikeluarkan dari kawasan jika tidak mengikuti aturan.

Mereka berharap DPRD bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan keluhan ini kepada Pemko, agar keberadaan mereka tetap dihargai dan diberdayakan.

Victor menegaskan, meskipun saat ini komisi terkait di DPRD belum terbentuk, pihaknya tetap berkomitmen untuk menjembatani aspirasi pedagang kepada Pemko.

"Kita juga bilang ke mereka karena kita belum terbentuk komisi, artinya kita belum bisa juga maju dalam hal ini. Seiring waktu, kalau komisi terbentuk, biarlah ini menjadi ranah komisi 2, karena terkait dagang ini di komisi 2. Jadi kita hanya menjembati ke pemko bagaimana ini nanti dari fraksi meminta kepada pemko untuk bisa menjadi bahan pertimbangan mereka," pungkasnya.**

Sumber: Cakaplah.com